Perubahan Struktur BNPT oleh Pemerintah

Prabowo Tambah Satu Kedeputian dalam struktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem penanggulangan terorisme di Indonesia.

Dalam aturan terbaru tersebut, struktur BNPT mengalami perubahan signifikan, termasuk penambahan satu posisi deputi yang sebelumnya tidak ada.

Dari Tiga Menjadi Empat Kedeputian

Sebelum perubahan ini, BNPT hanya memiliki tiga kedeputian. Namun, dalam kebijakan baru Prabowo Tambah Satu Kedeputian, jumlah tersebut meningkat menjadi empat untuk memperkuat fungsi lembaga.

Empat kedeputian dalam struktur baru BNPT meliputi:

• Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi
• Deputi Bidang Deradikalisasi
• Deputi Bidang Koordinasi Antarpenegak Hukum dan Pemulihan Korban
• Deputi Bidang Kerja Sama Internasional

Perubahan ini juga sekaligus menggantikan struktur lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan tantangan saat ini.

Fokus Baru pada Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Dalam kebijakan Prabowo Tambah Satu Kedeputian, sorotan utama ada pada pembentukan Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi. Unit ini memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan pencegahan serta meningkatkan kesiapan nasional menghadapi ancaman terorisme.

Deputi baru ini juga bertugas mengembangkan sistem pemetaan wilayah rawan radikalisme serta melakukan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan.

Langkah ini menunjukkan perubahan pendekatan dari sekadar penindakan menuju pencegahan yang lebih terstruktur dan berbasis data.

Penyesuaian dengan Rencana Aksi Nasional

Perubahan struktur ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah melakukan penyesuaian dengan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme periode 2026–2029.

Dalam konteks Prabowo Tambah Satu Kedeputian, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga serta mempercepat respons terhadap ancaman terorisme yang semakin kompleks.

Selain itu, perubahan nomenklatur dan pembagian tugas juga dirancang agar setiap kedeputian memiliki fokus yang lebih spesifik dan terarah.

Dampak terhadap Penanggulangan Terorisme

Dengan struktur baru ini, BNPT diharapkan mampu bekerja lebih optimal dalam mencegah penyebaran paham radikal dan ekstremisme. Pendekatan yang lebih komprehensif diharapkan bisa menjangkau berbagai aspek, mulai dari masyarakat hingga penegakan hukum.

Dalam Prabowo Tambah Satu Kedeputian, pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.

Kesimpulan

Prabowo Tambah Satu Kedeputian dalam struktur BNPT sebagai langkah strategis untuk memperkuat penanggulangan terorisme di Indonesia. Dengan penambahan deputi dan perubahan fokus pada pencegahan, BNPT diharapkan mampu menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Reformasi ini menandai arah baru kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan adaptif.