Pro Kontra Posisi Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) kembali mencuat. Setelah serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026. Konflik ini memicu respons kuat dari berbagai kelompok di dalam negeri yang menilai peran Indonesia dalam forum internasional perlu dievaluasi.

Baca Juga: Tantangan Berat Yamaha dengan Mesin V4 di MotoGP

Polemik BoP dan Kritik dari Organisasi Keagamaan

Sejumlah organisasi keagamaan di Indonesia mengeluarkan pernyataan keras menanggapi keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah mencabut keanggotaan Indonesia dari BoP. Karena dianggap tidak efektif dalam menjamin kedamaian dan terlalu dekat pada kepentingan pihak tertentu sesuai tafsiran mereka.

MUI menyatakan serangan AS dan Israel menunjukkan forum itu gagal mencegah konflik besar. Mereka menganggap BoP justru memperkuat struktur keamanan yang timpang dan tidak sesuai dengan aspirasi kemerdekaan Palestina. Kritik tersebut dituangkan dalam statement resmi yang ditandatangani oleh pimpinan MUI.

Reaksi serupa juga disuarakan oleh tokoh keagamaan lain yang mengutuk agresi militer di Timur Tengah dan berharap posisi Indonesia mencerminkan solidaritas terhadap warga sipil yang terdampak konflik.

Dukungan bagi Peran Indonesia dalam Diplomasi

Di sisi lain, ada juga pihak yang melihat keterlibatan Indonesia di dalam BoP sebagai peluang positif untuk memperkuat peran diplomatik dalam upaya perdamaian internasional. Sebelumnya, sejumlah tokoh nasional menyatakan Indonesia memiliki potensi untuk menjadi mediator konflik. Termasuk niat Presiden Republik Indonesia bertolak ke Teheran untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berkonflik.

Ada pula pandangan bahwa Indonesia bisa memanfaatkan posisinya untuk mendorong solusi lewat jalur diplomasi yang lebih kuat. Beberapa kalangan bahkan menilai peran aktif Indonesia di forum semacam BoP akan memberi suara yang lebih berarti bagi negara berkembang dan kawasan Global South.

Respons Politik dari DPR

Politisi di Dewan Perwakilan Rakyat juga ikut menanggapi polemik ini. Wakil Komisi I DPR menyebut desakan evaluasi posisi Indonesia bukan semata kritik, tetapi juga bentuk rasa prihatin atas dampak geopolitik konflik itu terhadap keamanan global dan stabilitas kawasan.

Sementara anggota DPR dari fraksi tertentu mendorong pemerintah tidak hanya mengevaluasi keikutsertaan di BoP tetapi juga memperkuat sikap kritis terhadap tindakan yang dinilai melanggar hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara.

Dampak Terhadap Kebijakan Luar Negeri

Debat Pro Kontra Posisi Indonesia menunjukkan tekanan yang dihadapi pemerintah dalam merespons konflik internasional besar. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sendiri telah menyatakan keprihatinan atas situasi keamanan di kawasan dan memantau warga negara Indonesia yang berada di area terdampak serangan.

Perdebatan ini juga memicu diskusi luas mengenai posisi Indonesia di forum internasional yang berupaya menangani konflik global. Beberapa pihak menilai Indonesia perlu memperjelas sikapnya agar konsisten dengan prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.

Kesimpulan

Pro Kontra Posisi Indonesia di Board of Peace kembali memicu diskusi luas setelah eskalasi militer di Timur Tengah. Kelompok keagamaan menuntut agar Indonesia keluar dari forum itu karena dianggap tidak lagi efektif, sementara pihak lain melihat keterlibatan dalam diplomasi internasional sebagai peluang untuk memperkuat peran global Indonesia. Debat ini mencerminkan dinamika pandangan masyarakat dan politisi tentang bagaimana Indonesia harus bersikap di tengah konflik internasional yang kompleks.