Aturan Baru Kapolri Dinilai Langgar Putusan MK, Penggugat UU Polri: Itu Pembangkangan

Aturan Baru Kapolri menuai kritik tajam setelah dinilai bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Para penggugat UU Polri menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Baca Juga: Jadwal Baseball SEA Games 2025 Fase Grup hingga Final

Putusan MK dan Pembatasan Jabatan Sipil bagi Polisi Aktif

Putusan MK menghapus celah hukum yang sebelumnya memungkinkan anggota Polri aktif mengisi jabatan sipil atas dasar penugasan. Mahkamah menegaskan bahwa pembatasan ini diperlukan untuk menjaga netralitas kepolisian dan mencegah konflik kepentingan dalam tata kelola pemerintahan.

Selain itu, putusan ini juga memastikan bahwa ASN tetap memiliki ruang yang adil dalam proses pengisian jabatan publik.

Aturan Baru Kapolri yang Menimbulkan Kontroversi

Setelah putusan MK diumumkan, Kapolri menerbitkan aturan baru yang dinilai memberikan penafsiran berbeda dari substansi putusan. Aturan tersebut dianggap masih membuka ruang bagi anggota Polri aktif untuk tetap menduduki jabatan sipil tertentu, terutama bagi yang sudah menjabat sebelum putusan MK disahkan.

Langkah ini memicu penolakan keras dari para penggugat UU Polri yang menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan bunyi dan semangat putusan MK.

Kritik Para Penggugat dan Pakar Hukum

Para penggugat menyatakan bahwa Aturan Baru Kapolri merupakan upaya melemahkan kewenangan MK. Mereka menilai bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak boleh ditafsirkan ulang melalui aturan internal.

Pakar hukum tata negara turut menegaskan bahwa sikap lembaga negara yang tidak menjalankan putusan MK secara penuh dapat merusak prinsip supremasi konstitusi.

Dampak terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Ketidakharmonisan antara aturan baru dan putusan MK dapat menciptakan ketidakpastian hukum, menghambat reformasi birokrasi, dan mempengaruhi persepsi publik terhadap profesionalisme Polri.

Selain itu, keberadaan polisi aktif dalam jabatan sipil dikhawatirkan mengganggu keseimbangan dalam struktur jabatan ASN serta memperluas potensi konflik kepentingan.

Respons Pemerintah dan Tantangan Implementasi

Pemerintah menyampaikan bahwa penerapan putusan MK perlu dilakukan secara bertahap, terutama bagi pejabat yang sudah menduduki jabatan sipil. Namun, pernyataan tersebut justru dianggap sebagai pembenaran terhadap aturan Kapolri yang tidak sesuai dengan putusan MK.

Penggugat menyebut langkah ini sebagai sinyal bahwa implementasi putusan sedang diperlambat dan tidak dijalankan sesuai mandat konstitusi.

Kesimpulan

Kontroversi mengenai Aturan Baru Kapolri menunjukkan adanya perbedaan tajam antara putusan konstitusi dan praktik implementasi kebijakan. Para penggugat menilai aturan tersebut sebagai bentuk pembangkangan yang dapat melemahkan prinsip supremasi hukum.

Pemerintah dan Polri diharapkan mengambil langkah korektif agar regulasi internal selaras dengan putusan MK demi menjaga profesionalisme, netralitas lembaga, dan kepastian hukum.